Menanggulangi korupsi

   Maraknya kasus penyalahgunaan anggaran di dalam sebuah insitusi negara ataupun lembaga swasta dapat dikategorikan sebagai salah satu perbuatan tindak pidana korupsi, besar kemungkinan kasus ini dapat menjerat semua kalangan, dari mulai para elit politik yang memegang penuh kekuasaan, para pegawai sipil, perusahaan swasta, dan yang lainnya. Bila dalam jumlah sedikit, mungkin kejahatan ini masih bisa kita jamak, namun apabila koripsi dalam skala besar dan merugikan banyak pihak, pelak menimbulkan tanya, apakah para penguasa memanfaatkan jabatannya hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan semata, dengan dalil mengatasnamakan rakyat.

     Mencuatnya isu yang ingin melemahkan lembaga anti rasuah semakin memperkuat dugaan bahwa para pelaku ingin lebih leluasa dalam menjalankan aksinya tanpa terendus atau terbongkar. Lantas benarkah niatan yang selama ini digaum-gaumkan pemerintah untuk memberantas korupsi akan terealisasi, atau justru itu hanya isapan jempol belaka untuk meredam laungan rakyatnyat.

     Korupsi kini bisa dibilang sudah menjadi budaya yang teramat sulit untuk dihindari, tak jarang orang-orang yang berkecimpung di dunia politik harus tersandung kasus serupa. Korupsi tak bisa lepas dari suap-menyuap dan juga gratifikasi yang menjadi modus lain dari korupsi, bahkan para pelaku pun berkomplot membentuk sebuah kelompok demi memuluskan upayanya, niscaya para koruptor disinyalir masih bisa berkeliaran bebas karena lemahnya pengawasan serta regulasi yang kurang efektif untuk membuat mereka jera. Tingginya angka korupsi didalam suatu negara akan menurunkan kepercayaan rakyatnya terhadap pemerintahan di negaranya yang berpengaruh terhadap turunnya minat masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka melalui sistem pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan kepala negara. Lantas langkah apakah yang mampu mencegah korupsi serta dapat kita tanggulangi, mari kita simak saja hal-hal berikut:

• Revolusi mental
   Revolusi mental ini bertujuan untuk mencegah korupsi sejak
   dari usia dini, agar anak dapat belajar tentang bahayanya
   perilaku korupsi.

• Melipat gandakan jumblah yang dikorupsi
   Dalam kasus suap, gratifikasi, atau korupsi, pemerintah perlu
   menerapkan peraturan ini sebagai cara yang cukup efektif untuk
   menekan angka kasus pidana korupsi. Apabila selama ini
   korupsi dapat menyebabkan sebuah kerugian yang cukup
   signifikan, namun dengan dibuatnya sistem dan peraturan seperti
   ini, korupsi justru akan menimbulkan keuntungan bagi pihak
   yang dikorupsi, karena para pelakunya wajib mengganti
  dua kali lipat dari jumblah nilai yang dikorupsi.

• Menerapkan kurungan penjara selama nilai kerugian belum   l
   dikembalikan
   Peraturan ini dibuat untuk memperkuat peraturan diatas, agar
   tidak adanya sikap toleransi bagi para koruptor.

• Memperkuat lembaga anti rasuah
   Dengan adanya lembaga anti rasuah yang kredibel dan
   independen yang jauh akan syarat politik akan membut suatu
   negara lepas dari ancaman korupsi.

• Memiskinkan pelaku korupsi
  Bila tujuan dari korupsi adalah untuk memperkaya diri sendiri
  maupun golongan, maka dengan korupsi justru malah akan
  membuat mereka miskin.

• Membangun sistem peradilan
  Selain memperkuat lembaga anti rasuah yang jauh dari intervensi
  politik, pentingnya membangun tatanan peradilan nan jujur, adil,
  dan akuntabel, sebab sehebat apapun regulasi jika tidak dibarengi
  kepastian hukum yang konsekuen, niscaya semua semua akan
  sia-sia.